Ketentuan dalam RUU Infrastruktur Biden dapat secara Dramatis Perluas Pengawasan Pemerintah Terhadap Kripto

• RUU infrastruktur pemerintahan Biden kemungkinan akan merusak privasi pedagang kripto dalam prosesnya.
• Analis dan institusi mata uang kripto meminta massa untuk melindungi ekosistem kripto dari undang-undang yang terburu-buru.
• Tiga Senator AS menambahkan amandemen untuk membuat pengecualian bagi pengembang, penambang, dan pemangku kepentingan.

Komunitas kripto mendesak warga untuk mendukung amandemen undang-undang infrastruktur pemerintah AS untuk mengurangi kekhawatiran perusahaan dan pedagang kripto. RUU ini diperkirakan memiliki dampak yang mendalam dan negatif pada inovasi kripto dan infrastruktur kripto di AS.

Senator AS melayangkan amandemen yang mentargetkan kripto

RUU infrastruktur AS senilai $1 triliun dengan bagian yang akan mengekstraksi $28 miliar pajak dari para pemain industri kripto dikritik secara intens karena definisi pihak kena pajak. Definisi pialang terlalu luas dan merupakan penyebab kekhawatiran di komunitas kripto karena akan menghasilkan pajak yang tidak adil untuk pihak-pihak, seperti penambang dan pengembang perangkat lunak.

RUU tersebut dapat secara dramatis memperluas pengawasan pemerintah federal AS terhadap perdagangan mata uang kripto dan mengarah ke terhambatnya inovasi. Ketentuan telah ditambahkan ke dalam paket infrastruktur bipartisan yang harus diloloskan pada menit terakhir, meningkatkan kekhawatiran undang-undang yang terburu-buru.

Setelah penolakan awal dari komunitas kripto yang lebih luas, anggota parlemen merevisi bagian tersebut untuk mengklarifikasi definisi pialang dan memperluas cakupannya, menarik kritik lebih lanjut. Di bawah definisi baru, privasi pialang terancam karena persyaratan pelaporan menyiratkan bahwa data pengguna, termasuk nama dan alamat pengguna, akan dikumpulkan. Ini meningkatkan pengawasan pemerintah terhadap individu dan entitas terkait kripto melalui satu ketentuan.

Ketua Komite Keuangan Senat Ron Wyden dan Senator Republik Pat Toomey dan Cynthia Lummis telah memperkenalkan amandemen dengan pendekatan yang lebih bertarget yang mengharuskan pertukaran mata uang kripto dan entitas mata uang virtual lainnya melaporkan informasi ke Internal Revenue Service. Ini akan memperjelas perluasan definisi "pialang" sehingga tidak berlaku untuk pengembang perangkat lunak open source atau validator seperti penambang atau staker. Amandemen yang diusulkan perlu mengumpulkan setidaknya 60 suara di Senat.

Fight for the Future, sebuah kelompok advokasi nirlaba yang berbasis di Massachusetts, mendukung amandemen dan mengumpulkan dukungan untuk hal yang sama. Di masa lalu, kelompok ini telah mempromosikan hal-hal yang berkaitan dengan privasi online dan penyensoran melalui internet. Amandemen kripto belum dijadwalkan untuk dilakukan pemungutan suara di Senat AS.

Senator Wyden baru-baru ini mencuit tentang amandemen bipartisan: